1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?
Jawab :
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
2. Sebutkan beberapa kriteria dari soko guru demokrasi menurut Alamudi!
Jawab:
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan bersetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Pengakuan hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan didepan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
11. Nilai-nilai toleransi pragmatisme kerjasama dan mufakat
3. Apakah yang dimaksud demokrasi yang tidak sama dengan kebebasan?
Jawab:
‘Demokrasi tidak sama dengan kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan,tetapi tidak sama. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi). Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktek demokrasi dimana pemegang kekuasaan (pemerintah dan rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak memberi peluang adanya kebebasan yang tak terbatas sehingga semua kelompok kepentingan memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Adanya pembatasan dalam system pemerintahan demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan. Maka setelah itu terciptalah pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rule of Law (Rechsstaat).
4. Sebutkan syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi!
Jawab:
Ø Perlindungan konstitusional
Ø Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Ø Pemilihan umum yang bebas
Ø Kebebasan untuk menyatakan pendapat
Ø Kebebasan untuk berserikat,berorganisasi dan beroposisi
Ø Pendidikan kewarganegaraan
5. Jelaskan alasan mengapa ekonomi merupakan faktor utama bagi status Negara demokrasi!
Jawab:
Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat, masyarakat yang cerdas merupakan salah satu criteria bahkan syarat suatu masyratakat demokratis. Pengecualian terjadi di India, dimana pada tahun 1990 sebanyak 52% dari anak usia 15 tahun tidak memperoleh pendidikan.
Kedua, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi.
Kondisi masyarakat kota yang indikatornya keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi identik dengan lahirnya kelas menengah yang menjadi indikator bagi kestabilan demokrasi.
6. Sebutkan beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di Negara kita?
Jawab:
Misalnya pemilihan umum demokratis yang sangat melibatkan peran rakyat, kebebasan masyarakat untuk berorganisasi atau berserikat, dan adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, misalnya saja ‘demo’ atau unjuk rasa yang bisa dilakukan rakyat yang masih diatur oleh hukum atau batasan dalam mengeluarkan pendapat.
7. Berikan contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan dunia!
Jawab:
Contoh yang pernah ada di Negara Indonesia adalah pada masa Orde Baru, pada rezim Soeharto, yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri Presiden, yang telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multi dimensi.
Kemudian adanya kecurangan pada pemilihan umum, dan sistem peradilan Indonesia yang sudah tidak dapat lagi memberi perlindungan hukum yang adil pada rakyat kecil.
Di dunia, misalnya yang terjadi pada Negara Nigeria, terjadi adanya praktek diskriminasi terhadap minoritas. Kemudian adanya konflik antara kulit hitam dan kulit putih (politik apharteid).
Banyak pelanggaran demokrasi yang tejadi baik di Indonesia maupun di negara lain yang disebabakan karena tidak selarasnya keinginan rakyat maupun pemerintah yang saling berbenturan antara keinginan pemrintah dengan keinginan rakyat.
8. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945-1959, 1959-1965 dan 1966-1998?
Jawab:
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periodisasi:
1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 )
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:
o Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
o Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
o Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a. Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer adalah presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:
o Dominannya partai politik
o Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
o Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
b. Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. dengan ciri:
· Dominasi Presiden
· Terbatasnya peran partai politik
· Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
· Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
· Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
· Jaminan HAM lemah
· Terjadi sentralisasi kekuasaan
· Terbatasnya peranan pers
· Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
Pada akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:
· Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
· Rekrutmen politik yang tertutup
· Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
· Pengakuan HAM yang terbatas
· Tumbuhnya KKN yang merajalela.
Maka, sebab jatuhnya Orde Baru adalah
- Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
- Terjadinya krisis politik
- TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
- Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden
- Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.
9. Apakah demokrasi komunis bisa disebut demokrasi?
Jawab:
Pengertian dari demokrasi komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.
Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Demokrasi komunis itu ada, tapi menurut saya, demokrasi ini tidak bisa disebut dengan demokrasi, karna demokrasi ini bersifat sangat membatasi dan menghilangkan beberapa hak yang harusnya dimiliki oleh manusia, contohnya saja :
- Mengharamkan kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat termasuk membentuk suatu partai baru, pooling apalagi referendum.
- Tidak boleh beragama
- Melarang adanya kepercayaan kepada Tuhan YME.
Padahal, salah satu kunci demokrasi adalah adanya “hak” untuk mengungkapkan pendapat, tetapi pada demokrasi komunis, sangatlah susah untuk menyatakan pendapat maupun membuat suatu organisasi lain.
