POLSTRANAS TASK -> to download full document
NAMA : NURUL AINA PUTERI
NIM : 113194033
KELAS : P. KIMIA INTERNASIONAL 2011
1. Gambarkan dan jelaskan alur pikir dalam merumuskan polstranas?
Jawab :
Penjelasan alur pikir dalam merumuskan Polstranas:
Komitmen nasional, kondisi saat ini dan isu-isu strategic adalah yang melandasi pembuatan atau perumusan visi dan misi calon Presiden yang dilaksanakan pada pemilihan umum dan menunjuk/menghasilkan Presiden yang terpilih, visi dan misi presiden terpilih ini akan dilaksanakan/dijalankan dalam masa jabatan, yaitu 5 tahun ke depan. Politik menentukan sumberdaya tersedia dan sasaran stretegik agar dapat memprioritaskan sasaran (tujuan dari visi dan misi) setelah itu dapat dirumuskan politik strategi nasional (polstranas).
2. Bagaimana urutan hukum dalam perundang-undangan menurut UU No. 10 tahun 2004?
Jawab:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
3. Bagaimana peranan, fungsi serta kedudukan visi dan misi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI yang menggunakan system pemilihan langsung?
Jawab:
Dengan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden RI yang baru pada pemilihan umum secara langsung, berarti menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas yang disusun berdasarkan pada pidato visi dan misi langsung Presiden dan wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR dihadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi Negara lainnya. Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dan menjadi tujuan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
4. Jelaskan secara singkat proses penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada tingkat Nasional!
Jawab:
Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek pada tingkat Nasional yang adalah Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL), dimana isi dari:
• RKP (Rencana Kerja Pemerintah) berdasar pada penjabaran RPJM Nasional, dan berisi:
1. Prioritas Pembangunan,
2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, dan
3. Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, lintas Kementrian, kewilyahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dan Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
• Renja-KL (Rencana Kerja Kementrian/Lembaga) berdasar pada penjabaran Renstra-KL, dan berisi:
1. Kebijakan KL, dan
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Nasional berdasar pada penjabaran visi, misi, program presiden yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Nasional yang berisi:
1. Strategi Pembangunan Nasional,
2. Kebijakan Umum, dan
3. Kerangka Ekonomi Makro Program Kementrian, lintas kementrian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan tentang Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
Penyusunan pembangunan jangka panjang pada tingkat Nasional berdasar pada penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah pembangunan Nasional.
5. Jelaskan secara singkat proses penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada tingkat Kota atau Kabupaten!
Jawab:
Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek pada tingkat Daerah yang adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dimana isi dari:
• RKPD berdasar pada penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, dan berisi:
1. Prioritas pembangunan daerah,
2. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah, dan
3. Arah kebijakan keuangan daerah program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
• Renja-SKPD berdasar pada penjabaran Renstra-RKPD, dan berisi:
1. Kebijakan SKPD, dan
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) berdasar pada penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) yang berisi:
1. Strategi Pembangunan Daerah,
2. Kebijakan Umum, dan
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan tentang Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
Penyusunan pembangunan jangka panjang pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) berdasar pada penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah pembangunan Daerah.
NAMA : NURUL AINA PUTERI
NIM : 113194033
KELAS : P. KIMIA INTERNASIONAL 2011
1. Gambarkan dan jelaskan alur pikir dalam merumuskan polstranas?
Jawab :
Penjelasan alur pikir dalam merumuskan Polstranas:
Komitmen nasional, kondisi saat ini dan isu-isu strategic adalah yang melandasi pembuatan atau perumusan visi dan misi calon Presiden yang dilaksanakan pada pemilihan umum dan menunjuk/menghasilkan Presiden yang terpilih, visi dan misi presiden terpilih ini akan dilaksanakan/dijalankan dalam masa jabatan, yaitu 5 tahun ke depan. Politik menentukan sumberdaya tersedia dan sasaran stretegik agar dapat memprioritaskan sasaran (tujuan dari visi dan misi) setelah itu dapat dirumuskan politik strategi nasional (polstranas).
2. Bagaimana urutan hukum dalam perundang-undangan menurut UU No. 10 tahun 2004?
Jawab:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
3. Bagaimana peranan, fungsi serta kedudukan visi dan misi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI yang menggunakan system pemilihan langsung?
Jawab:
Dengan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden RI yang baru pada pemilihan umum secara langsung, berarti menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas yang disusun berdasarkan pada pidato visi dan misi langsung Presiden dan wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR dihadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi Negara lainnya. Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dan menjadi tujuan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.
Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
4. Jelaskan secara singkat proses penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada tingkat Nasional!
Jawab:
Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek pada tingkat Nasional yang adalah Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL), dimana isi dari:
• RKP (Rencana Kerja Pemerintah) berdasar pada penjabaran RPJM Nasional, dan berisi:
1. Prioritas Pembangunan,
2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, dan
3. Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, lintas Kementrian, kewilyahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dan Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
• Renja-KL (Rencana Kerja Kementrian/Lembaga) berdasar pada penjabaran Renstra-KL, dan berisi:
1. Kebijakan KL, dan
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Nasional berdasar pada penjabaran visi, misi, program presiden yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Nasional yang berisi:
1. Strategi Pembangunan Nasional,
2. Kebijakan Umum, dan
3. Kerangka Ekonomi Makro Program Kementrian, lintas kementrian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan tentang Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
Penyusunan pembangunan jangka panjang pada tingkat Nasional berdasar pada penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah pembangunan Nasional.
5. Jelaskan secara singkat proses penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada tingkat Kota atau Kabupaten!
Jawab:
Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek pada tingkat Daerah yang adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dimana isi dari:
• RKPD berdasar pada penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, dan berisi:
1. Prioritas pembangunan daerah,
2. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah, dan
3. Arah kebijakan keuangan daerah program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
• Renja-SKPD berdasar pada penjabaran Renstra-RKPD, dan berisi:
1. Kebijakan SKPD, dan
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) berdasar pada penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) yang berisi:
1. Strategi Pembangunan Daerah,
2. Kebijakan Umum, dan
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan tentang Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.
Penyusunan pembangunan jangka panjang pada tingkat Kota atau Kabupaten (daerah) berdasar pada penjabaran tujuan nasional ke dalam visi, misi dan arah pembangunan Daerah.
